Skandal Korupsi Pejabat Agama di Wilayah Bandung

Oleh: Ariyono Wahyu Widjajadi (@A13xtriple)

Pada 1910, Surat Kabar Mingguan (SKM) Medan Prijaji telah memasuki tahun penerbitan yang keempat. Sejumlah perubahan dilakukan. Di antaranya pergantian Redaktur Biro Perwakilan Priangan yang sebelumnya dijabat R. Djojo Sepoetro (pensiunan Demang Mester Cornelis) digantikan oleh Raden Ngabehi Tjitro Adhi Winoto. Nama terakhir sebelumnya bekerja sebagai Kepala Redaktur “Pewarta Hindia”.

Biro Perwakilan Priangan ini beralamat di kantor N.V. Medan Prijaji yang terletak di Alun-Alun Bandung, menempati gedung bekas kantor kadaster. Sedangkan yang bertindak sebagai Kepala Redaktur S.K.M. Medan Prijaji saat itu adalah R.M. Tirto Adhi Soerjo yang berkantor di Bogor. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam S.K.M. Medan Prijaji ini diumumkan dalam edisi No.1 tahun keempat yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 1910.

Medan Prijaji adalah salah satu surat kabar penting dalam sejarah Indonesia. Diinisiasi oleh Tirto, Medan Prijaji dengan lekas menjadi surat kabar terkemuka karena terhitung berani menyuarakan kepentingan publik di hadapan struktur birokrasi kolonial Hindia Belanda. Tirto menjadikan Medan Prijaji sebagai pengawal kepentingan publik dan tak segan-segan menghantam aparat birokrasi.

Aksi-aksi pembelaan lewat media yang telah dilakukan Tirto itu merupakan wujud jurnalisme advokasi, dan Tirto adalah orang Indonesia pertama yang melakukannya, bahkan sejak ia masih bekerja untuk Pembrita Betawi pada kurun 1901 hingga 1903. Tirto juga orang Indonesia pertama yang memiliki dan menerbitkan media sendiri, yakni Soenda Berita, selepas undur diri dari Pembrita Betawi. Setelah Soenda Berita, Tirto menggagas penerbitan Medan Prijaji dan Soeloeh Keadilan pada 1907.

Dua koran inilah yang lantas menegaskan pilihan jurnalistik Tirto, yakni memberikan pembelaan warga lewat tulisan, dan jika diperlukan disediakan pula bantuan hukum untuk korban penindasan, tidak hanya oleh pemerintah kolonial tapi juga golongan penindas lainnya. Ruang pengaduan pembaca bahkan menjadi salah satu kekuatan utama Medan Prijaji.

Tidak hanya menghajar pejabat-pejabat Eropa, Medan Prijaji juga tidak segan mengkritik pejabat-pejabat bumiputera. Salah satunya, namun relatif jarang dibicarakan, adalah soal dugaan korupsi dana kas Masjid Raya Bandung. Baca lebih lanjut

Iklan

Medan Prijaji, De Expres, dan Sipatahoenan yang Terbenam di Pusat Kota Bandung

Oleh: Arif Abdurahman (@yeaharip)

Perjalanan sejarah memang tak terduga. Tiga tempat bersejarah di Bandung zaman pergerakan, kini menjadi ini: Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, tanah lapang, dan Parahyangan Plaza.

SEIRING DENGAN perkembangannya menjadi pusat perkebunan di akhir abad ke-19, dibukanya jalur kereta api, dan setelah diresmikannya menjadi gemeente (kotapraja) pada tahun 1906, Bandung makin menggeliat. Hingar-bingarnya Bandung di awal abad ke-20 itu, setidaknya, bisa dirasakan jika membaca Rasia Bandoeng atawa Satoe Pertjintaan jang Melanggar Peradatan Bangsa Tionghoa: Satoe Tjerita jang Benar Terdjadi di Kota Bandoeng dan Berachir Pada Tahon 1917 (Ultimus, 2016).

Membaca roman karya Chabanneau******* tadi membawa kita melancong ke pusat kota Bandung dengan deskripsi yang cukup detail. Bandung memang sudah ramai. Pengaturan zonasi kota masih mengadaptasi konsep pembagian ras kolonial: kelompok Pribumi, Tionghoa, Arab, dan Belanda mendiami kawasan tertentu, walau tidak diterapkan seketat kota kolonial lainnya. Lewat kabar mulut, ditambah promosi pariwisita yang gencar saat itu, dengan penyebutan ‘Garden of Allah’ atau ‘Parijs van Java’, semua ingin ke Bandung. Kota ini menjadi semacam melting pot.

Namun bagi mereka, Bandung bukan soal pelesiran. Gemerlap kamar bola, pusat perbelanjaan, berbagai bangunan Art-Deco tak menarik minat mereka. Bagi mereka, Bandung adalah sisi lain dunia yang dihisap oleh kolonialisme yang harus dibangunkan dan digerakkan. Seperempat pertama abad kedua puluh itu, mencatut judul bukunya Takashi Shiraishi, adalah “Zaman Bergerak”. Bergesernya arah kebijakan politik pemerintah kolonial seiring dengan adanya pergantian kekuasaan parlemen oleh kemenangan kaum liberal Belanda, dan munculnya kebijakan baru bernama Politik Etis, menjadikan awal abad ke-20 sebagai masa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Baca lebih lanjut

H.O.S Tjokroaminoto dan Pengaruhnya di Priangan

Oleh: Bagus Reza Erlangga (@bagusreza)

Haji Oemar Said Tjokroaminoto adalah sang Raja Tanpa Mahkota. Ia dilahirkan di Madiun pada 16 Agustus 1882 dengan gelar kebangsawanan Raden Mas, namun gelar ini ia tanggalkan dan menggantinya dengan Haji Oemar Said. Hal ini ia lakukan karena merasa gelar kebangsawanannya melekat erat dengan cap pro-kolonial. Ia memang sosok yang anti-kolonial, bahkan ia mengundurkan diri sebagai pegawai juru tulis di Madiun yang dirasa pro-kolonial untuk kemudian melarikan diri ke Semarang menjadi buruh angkut pelabuhan.  Di sini ia merasakan betul seperti apa penderitaan kaum pribumi kelas bawah.

Sepak terjang dan nama besarnya tidak bisa dilepaskan dari organisasi Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam didirikan oleh H. Samanhoedi pada 11 November 1911 dengan tujuan menjadi benteng pelindung para saudagar batik dari tekanan Pedagang Cina dan Kalangan Ningrat Solo. Di bawah kepemimpinan H. Samanhoedi, Sarekat Islam berjalan lepas. Meski memiliki tujuan yang tinggi, kepemimpin Samanhoedi tidak dapat menjangkau anggotanya secara luas. SI tidak bisa memperluas kegiatannya yang terbatas hanya pada persaingan bisnis dengan Pedagang Cina dan Ningrat Solo saja.

Merasa organisasinya tidak berkembang, H. Samanhoedi dan R.M. Tirto Adhi Soerjo sebagai penyusun anggaran dasar pertama, mengajak Tjokro bergabung pada Mei 1912. Pada masa itu Tjokro telah dikenal dengan sikapnya yang radikal dalam menentang perilaku feodal. Baca lebih lanjut